Majalengka – Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) TNI Prabowo Subianto, melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka dalam rangka menghadiri kegiatan Panen Raya Padi. Acara ini berlangsung di area persawahan setempat dan dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang, pada Senin (7/4/2025).
Dalam kunjungan ini, Presiden RI didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh penting, antara lain: Sekretaris Kabinet RI, Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, Kepala Sekretariat Pribadi, M. Rizky Irmansyah, Sekretaris Pribadi, Agung Suherman, Danpaspampres, Mayjen TNI Achirudin, Dan Grup A Paspampres, Kolonel Inf Fand Yudho Dwi, Danden Pampri, Mayor Inf Darulqutni.
Sejumlah tokoh nasional juga turut hadir, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Dody Hanggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, para Kepala Staf TNI, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan jajaran Forkopimda Kabupaten Majalengka.
Presiden tiba di lokasi pukul 10.56 WIB dan langsung menuju area panen untuk mencoba langsung alat pertanian modern Combine Harvester dalam prosesi panen raya. Setelah itu, Presiden mengikuti simulasi penyerapan gabah oleh Perum Bulog dan berdialog langsung dengan para petani.
Selanjutnya, Presiden RI melakukan dialog virtual panen padi serentak yang terhubung dengan 13 provinsi lainnya. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian menyampaikan keberhasilan program pertanian nasional, seperti kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500/kg, keberhasilan pompanisasi hingga 2,8 juta hektare, dan ketersediaan stok beras nasional sebesar 3 juta ton.
Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam menjaga stabilitas pangan dan harga selama bulan Ramadhan dan Idul fitri.
Beliau menekankan pentingnya peran petani sebagai tulang punggung negara, serta perlunya kebijakan pertanian yang rasional dan berpihak kepada rakyat.
Presiden juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dan efisiensi anggaran untuk mencegah kebocoran serta praktik korupsi, seiring dengan kemajuan era digital. (Pendim_0617)
